Menurut Forum Purbalingga Dinamis yang diketuai Imam Maliki, Bupati Purbalingga telah melanggar Undang-Undang dan janji kampanye saat mencalonkan diri sebagai Bupati. "Kesehatan itu gratis" adalah salah satu janji kampanye yang digaungkan, namun kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan BPJS mereka tidak aktif, termasuk kasus pasien cuci darah yang tiba-tiba tidak aktif dan diarahkan untuk membuat BPJS mandiri.
Imam Maliki menyampaikan bahwa Bupati Purbalingga harus bertanggung jawab dan memenuhi janji kampanyenya. "Kami meminta agar skema UHC non cut-off diberlakukan kembali," tegasnya. Selain itu, Forum Purbalingga Dinamis juga mendesak DPRD untuk meningkatkan alokasi anggaran UHC menjadi Rp60 miliar per tahun, Selasa (2/2/2026)
DPRD Purbalingga sendiri telah menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi ini dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Tenny Juliawaty, menyatakan bahwa lembaganya siap mengawal aspirasi ini dengan serius.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam pesan Whatsapp kepada Aspirasi News, menyampaikan terkait "adanya warga Masyarakat yang kesulitan pengurusan UHC pasien Katastropik salah satunya HD (Hemodialisis) Desil berapapun akan dimasukkan.
Namun berbeda yang terjadi dilapangan, seperti yang dialami Ridho Keluarga pasien HD salah satu Pasien RS di Purbalingga mengungkapkan kesulitan Pengurusan UHC Seminggu 2x cuci darah(rabu,sabtu)sudah 2 tahun pakai UHC terakhir hari rabu kemarin namun hari ini sabtu tertolak di RS karena UHC sdh tidak aktif dan pasien harus mengurus dulu dan ujungnya diarahkan untuk ke BPJS Mandiri,karena di Tahun 2026 UHC tidak bisa not cut off artinya kalau mau pengaktifan dilakukan harus jauh hari mengurusnya,tidak bisa langsung berlaku hari itu juga, pasien menunggu 2 minggu sampai 1 bulan dari masa pengaktifan baru bisa digunakan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Miswanto, menekankan bahwa kekurangan anggaran sebesar Rp30 miliar menjadi tantangan besar bagi Pemkab Purbalingga untuk mempertahankan status UHC. Pemkab Purbalingga membutuhkan anggaran sekitar Rp56 miliar untuk memenuhi kebutuhan UHC, namun hanya tersedia sekitar Rp26 miliar.
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Purbalingga telah merasakan dampak dari pemangkasan anggaran kesehatan ini. Banyak peserta BPJS Kesehatan yang terputus dan harus menunggu proses aktivasi ulang yang memakan waktu lama.
Dengan situasi yang semakin genting, masyarakat Purbalingga berharap pemerintah daerah dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kekurangan anggaran dan mempertahankan status UHC.(Ganesha)
0 Komentar