Langkah besar ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf, dalam acara Pertemuan Pilar-pilar Kesejahteraan Sosial yang digelar di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025).
Dalam pertemuan itu, Syaifullah menegaskan bahwa program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan target ambisius: kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional di bawah lima persen pada 2029.
“Harapannya seperti arahan Presiden, kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026 dan tahun 2029 kemiskinan di bawah 5 persen,” tegasnya.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya sinkronisasi data dan perencanaan lintas kementerian dan pemerintah daerah agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Harus dimulai dari awal, bahwa datanya harus sama lebih dulu. Setelah data beres, baru perencanaan, lalu implementasi dan monitoring. Outcome-nya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Syaifullah.
Untuk mendukung program besar ini, Kementerian Sosial mengandalkan pilar-pilar kesejahteraan sosial yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.
Mereka adalah:
• Pendamping PKH: 4.986 orang
• Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): 543 orang
• Pekerja Sosial Masyarakat (PSM): 5.333 orang
• TAGANA: 1.064 orang
• Pelopor Perdamaian (Pordam): 28 orang
• Pendamping Rehabilitasi Sosial: 111 orang
Pilar-pilar ini memiliki peran strategis dalam verifikasi data, penyaluran bansos, dan pendampingan langsung kepada warga miskin.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam sinkronisasi data, sangat krusial.
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting, sehingga intervensi pembangunan bisa dilakukan bersama-sama dan tepat sasaran,” kata Luthfi.
Luthfi menyebutkan, menurut data BPS per September 2024, angka kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 9,58%, sementara kemiskinan ekstrem 0,89%.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng telah menyiapkan berbagai program terintegrasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Pemprov Jateng menerapkan tiga strategi utama untuk menanggulangi kemiskinan:
1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin
2. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin
3. Mengurangi wilayah kantong kemiskinan
Salah satu bentuk nyata dari strategi ini adalah pelaksanaan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan, yang telah menjangkau 1.287 desa prioritas di 35 kabupaten/kota.
Desa-desa ini dipilih berdasarkan kriteria bansos di atas 60 persen dan mendapatkan intervensi langsung dari dinas-dinas provinsi.
Selain itu, program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga digencarkan, dengan target 17.000 unit rumah yang akan diperbaiki pada 2025.
Di bidang pendidikan, pemprov bekerja sama dengan SMA/SMK swasta untuk menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 5.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Semua intervensi kita dasarkan pada data yang terintegrasi dari Kemensos. Kita juga siapkan sarana sekolah rakyat sesuai arahan program nasional,” tegas Luthfi.
Dengan langkah-langkah konkret dan kolaboratif ini, Jawa Tengah diharapkan menjadi salah satu provinsi terdepan dalam menghapus kemiskinan ekstrem dan mewujudkan kesejahteraan yang merata(Ganesha)
0 Komentar